Jakarta – Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, mendorong dua proyek perubahan yang diajukan pejabat di lingkungan Pemko payakumbuh agar benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dukungan itu ia sampaikan saat menjadi mentor seminar rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Gedung graha Wisesa, Lembaga administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Senin (4/4/2026).
Dalam seminar tersebut, Rida mendampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Delni Putra dan Kepala Dinas Pendidikan Nalfira saat memaparkan gagasan perubahan masing-masing. Keduanya dinilai membawa terobosan yang relevan dengan kebutuhan warga.
Rida menyebut, kedua rancangan itu sejalan dengan arah kebijakan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, yang menekankan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Kita sangat berharap implementasi kedua proyek perubahan ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Payakumbuh,” ujar Rida.
Ia menegaskan, peningkatan kompetensi manajerial melalui PKN Tingkat II tidak boleh berhenti pada pencapaian pribadi para kepala dinas. Menurut dia, kemampuan tersebut harus diwujudkan menjadi inovasi layanan publik yang lebih baik dan berdampak pada kesejahteraan warga.
Di hadapan para penguji dari coach Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dikdasmen dan LAN RI, Nalfira mempresentasikan konsep kelas Bernalar. Program ini dirancang untuk memperkuat literasi dan numerasi siswa sekolah dasar di Kota Payakumbuh.
Sementara itu, Delni Putra memaparkan gagasan pengelolaan persampahan berbasis ekonomi sirkular. Pendekatan ini dinilai dapat mendorong kemandirian lingkungan di tingkat masyarakat.
Rida menyatakan dukungan terhadap dua gagasan tersebut. Menurut dia, penguatan literasi dan numerasi siswa SD merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
di sisi lain, pengolahan sampah dari hulu juga diyakini dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan sekaligus menumbuhkan kesadaran warga Payakumbuh dalam menjaga kebersihan.
PKN Tingkat II berlangsung pada 2 Maret hingga 12 Juli 2026 dan diikuti pejabat tinggi pratama dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Pelatihan itu mengusung tema kepemimpinan adaptif untuk mewujudkan organisasi publik yang resilien melalui manajemen risiko dan inovasi pelayanan publik. Tema tersebut mencerminkan kebutuhan birokrasi modern agar lebih lincah dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
