Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan serikat pekerja dan konfederasi memiliki peran penting dalam penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Ia menilai kebijakan yang baik harus mampu melindungi hak pekerja tanpa menghambat iklim usaha.
Penegasan itu ia sampaikan saat menerima audiensi Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Afriansyah menyebut pemerintah membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan.
“Regulasi yang berkualitas lahir dari dialog yang sehat. Kami ingin kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan, baik bagi pekerja maupun pelaku usaha,” ujar Afriansyah.
Ia menilai pengawasan ketenagakerjaan juga harus diperkuat. Menurut dia, pengawasan yang konsisten dibutuhkan untuk memberi kepastian hukum bagi pengusaha sekaligus perlindungan maksimal bagi pekerja.
Afriansyah juga menyoroti pentingnya penataan organisasi serikat pekerja melalui verifikasi data yang akurat. Validitas data keanggotaan, kata dia, menjadi syarat penting agar representasi pekerja dalam dialog sosial memiliki legitimasi yang kuat.
“Data yang valid memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam perundingan benar-benar mencerminkan aspirasi anggota yang diwakili,” tegasnya.Terkait sistem alih daya atau outsourcing, Afriansyah mengatakan pemerintah terus memperbarui regulasi demi memperkuat perlindungan pekerja. Pemerintah, kata dia, berfokus menjaga hak dasar pekerja, termasuk upah layak dan jaminan sosial, tanpa menghilangkan fleksibilitas dunia usaha.
“Kita mencari titik keseimbangan. Dunia usaha harus tetap berjalan, namun hak-hak pekerja tidak boleh terabaikan. Inilah tantangan yang terus kita upayakan dalam setiap penyempurnaan kebijakan,” tambahnya.
Ia juga mengajak pekerja,pengusaha,dan pemerintah untuk mengutamakan komunikasi dalam menyelesaikan persoalan hubungan industrial.Menurutnya, sinergi antarpihak menjadi kunci menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah dinamika ekonomi nasional.Pemerintah, lanjut afriansyah, akan terus memfasilitasi partisipasi publik dalam setiap tahap penyusunan kebijakan. Melalui kolaborasi itu, ia berharap lahir ekosistem ketenagakerjaan yang produktif, berkeadilan, dan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
