Jakarta – Pemerintah pusat menggerakkan pemulihan permanen bagi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR). Langkah ini didukung anggaran Rp100,1 triliun untuk periode 2026-2028.
Dana tersebut difokuskan untuk membangun kembali infrastruktur dasar, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga menghidupkan kembali perekonomian masyarakat di daerah terdampak.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan penyaluran anggaran dilakukan bertahap. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun, disusul Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Program ini melibatkan 33 kementerian dan lembaga.
Hingga 17 Juni 2026, lima instansi telah menerima pagu anggaran, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).Adapun kementerian dan lembaga lainnya masih menjalani evaluasi di Kementerian Keuangan serta menyelesaikan administrasi internal.
“Ada lima yang sudah dicairkan dan ditransfer. Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Kami mohon dukungan agar proses pengajuan dipercepat, sehingga setelah dana cair, akselerasi pembangunan bisa berjalan kencang,” kata Tito dalam rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Sambil menunggu pencairan dana pusat, Satgas PRR juga meminta daerah memaksimalkan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun yang telah disalurkan sejak awal Mei 2026. dari jumlah itu, Rp1,6 triliun dialokasikan untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat.
Pemulihan di lapangan turut diperkuat lewat dukungan antardaerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pemerintah kabupaten dan kota telah menyalurkan bantuan keuangan ke wilayah terdampak di Aceh. Sementara itu,daerah-daerah di Sumatera Barat ikut memberikan dukungan pembiayaan bagi wilayah yang mengalami kerusakan paling berat.
Tito menegaskan percepatan pemulihan membutuhkan kerja sama semua pihak.Ia meminta kementerian yang sudah menerima dana dan pemerintah daerah penerima TKD segera mengeksekusi program pembangunan agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat terdampak.
