Jakarta – Pemerintah mulai mengalihkan fokus pemulihan pascabencana di Sumatera dari penanganan darurat ke pembangunan permanen setelah layanan dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali pulih.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan tahap selanjutnya adalah memperkuat infrastruktur yang sebelumnya hanya dibangun secara fungsional agar menjadi permanen.
Ia menilai langkah itu penting agar warga dapat kembali beraktivitas secara aman dan normal.
“Prioritas utama ke depan adalah infrastruktur. Kami harus mempermanenkan jalan,jembatan,serta infrastruktur daerah yang belum tersentuh,baik dikerjakan oleh pemerintah daerah maupun diambil alih oleh pemerintah pusat,” ujar Tito seusai rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta,Kamis (18/6/2026).
Tito menyebut pemulihan di lapangan menunjukkan perkembangan positif. Layanan pemerintahan dan aktivitas ekonomi kini sudah kembali berjalan, sehingga kebutuhan penanganan darurat terus berkurang.
Di sektor kesehatan, seluruh rumah sakit di wilayah terdampak sudah beroperasi penuh. Pemerintah juga memperkuat layanan puskesmas agar akses kesehatan masyarakat tetap terjaga.
Perbaikan turut terlihat di sektor pendidikan.Sebagian besar sekolah telah kembali menggelar kegiatan belajar mengajar, meski sebagian masih memakai fasilitas darurat atau menunggu proses relokasi.
Sementara itu, pembangunan hunian sementara atau huntara hampir selesai.Satgas PRR mencatat 20.104 unit telah rampung dibangun, atau 97 persen dari total target 20.674 unit.
“Laporan dari rapat Selasa lalu, para bupati, terutama di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang, menyatakan tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda,” kata Tito.
Selain hunian, infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, operasional SPBU, dan pasar rakyat juga telah kembali normal.
tito menegaskan,percepatan pembangunan infrastruktur permanen tidak hanya ditujukan untuk memulihkan daerah terdampak,tetapi juga untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
