Jakarta – Fraksi PKS tetap melanjutkan pengawalan terhadap proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI, meskipun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
DPR RI saat ini telah menerima usulan HMP yang diajukan oleh 120 anggota dari delapan fraksi berbeda.
Dinamika politik di Senayan sempat mengalami perubahan saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri di Gedung MPR RI pada Kamis (12/11/2026) siang, tak lama sebelum jadwal pembentukan panitia khusus.
Anggota DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa mundurnya subjek utama tidak menghentikan langkah konstitusional yang sedang berjalan.
“Proses hak menyatakan pendapat belum berakhir. Kami akan terus mengawal sampai proses pengajuan calon Wakil Presiden ke MPR, kemudian ditetapkan. Setelah itu barulah kami menganggap proses kerja hak menyatakan pendapat ini final,” ujar Rahmat di Gedung Senayan.
Kini, fokus transisi kepemimpinan beralih ke MPR sesuai amanat Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon pengganti kepada MPR.
Setelah usulan diterima, MPR diberikan waktu paling lama 60 hari untuk melakukan pemilihan melalui sidang paripurna.
Rahmat menambahkan, pengawalan ketat ini menjadi komitmen pihaknya agar seluruh tahapan pergantian jabatan berlangsung transparan.
“Kami mengawal ini sebagai upaya menjamin konstitusi berjalan tegak sesuai aturan. Kami berharap seluruh tahapan transisi kepemimpinan nasional berlangsung tanpa hambatan demi keadilan masyarakat,” pungkasnya.
