Jakarta – Pemerhati kebijakan publik, Dr. Anton Permana, menyoroti adanya upaya sistematis dari kelompok tertentu untuk menghambat agenda kedaulatan sumber daya alam yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai, visi Prabowo yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 untuk menyejahterakan rakyat melalui pengelolaan kekayaan alam dalam negeri telah memicu resistensi dari pihak oligarki dan elit global.
“Permasalahan utama dari Prabowo itu dari dulu adalah kesadaran, semangat patriotik, dan rasa nasionalismenya untuk bagaimana mengelola sumber daya alam nasional Indonesia ini dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri,” ujar Anton dalam analisisnya.
Menurutnya, berbagai program strategis pemerintah saat ini sedang menghadapi sabotase melalui produksi opini negatif yang masif.
Anton memaparkan bahwa narasi tersebut disebarkan melalui jaringan yang mencakup LSM, media tertentu, hingga oknum akademisi untuk mendestruksi niat baik pemerintah.
Ia mencontohkan sejumlah program yang kerap dipelintir, seperti penguatan sistem pertahanan yang dituduh militeristik, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disorot berlebihan hanya karena isu keracunan siswa.
Selain itu, kebijakan penertiban aset negara melalui Satgas PKH serta pembangunan sekolah rakyat juga diklaim telah dibelokkan informasinya guna menciptakan sentimen negatif di masyarakat.
“Sadarkah kita guys, semua itu adalah orkestrasi untuk menjauhkan kita dari fakta-fakta kebenaran yang dibalik menjadi rasa sentimen, kecurigaan, berujung pada kebencian dan ketidakpercayaan pada pemerintahan yang sah,” tegasnya.
Ia pun membandingkan situasi saat ini dengan pola penggulingan kekuasaan pada tahun 1998, di mana terdapat upaya untuk menggiring opini publik agar tidak percaya pada pemerintah.
Anton menekankan bahwa perlawanan yang dilakukan Prabowo merupakan bentuk pertaruhan kedaulatan bangsa demi masa depan generasi mendatang.
Ia mengajak masyarakat untuk tetap kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang justru merugikan kepentingan nasional.
Meski mengakui bahwa setiap pemimpin memiliki kekurangan yang perlu diingatkan, ia menegaskan bahwa upaya menjatuhkan pemerintah saat sedang berjuang melawan dominasi oligarki adalah tindakan yang keliru.
“Kebodohan yang paling buta di era modern itu adalah menolak kebenaran hanya karena berbeda kepentingan,” pungkasnya.
