Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tertinggi sepanjang sejarah, mencapai Rp34,64 triliun pada 2025.
Dana FLPP tersebut memfasilitasi pembiayaan 278.868 unit rumah melalui 40 bank penyalur.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan realisasi penyaluran dana FLPP mencapai 79,68 persen dari target pemerintah sebanyak 350 ribu unit rumah.
"Pencapaian tahun ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010," kata Heru dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).
Selain rumah tapak, BP Tapera mencatat pembangunan 3 unit rumah susun.
Pembangunan hunian ini melibatkan 8.113 pengembang yang tergabung dalam 22 asosiasi perumahan, mencakup 13.249 proyek perumahan di 33 provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Data BP Tapera menunjukkan, mayoritas penerima dana FLPP adalah pekerja swasta dengan 205.311 unit rumah (73,63 persen).
Disusul wiraswasta 39.218 unit rumah (14,06 persen), Pegawai Negeri Sipil (PNS) 20.814 unit rumah (7,46 persen), TNI/Polri 5.409 unit rumah (1,94 persen), dan lainnya 8.083 unit rumah (2,90 persen).
Dibandingkan tahun 2024, penerima manfaat FLPP dari pekerja swasta meningkat 31,3 persen, wiraswasta meningkat 58,7 persen, PNS meningkat 145,7 persen, dan TNI/Polri meningkat 36,9 persen.
Bank BTN menjadi penyalur dana FLPP terbesar dengan 132.744 unit rumah (47,60 persen).
Kemudian diikuti Bank Syariah Nasional (59.463 unit rumah/21,32 persen), BRI (32.206 unit rumah/11,54 persen), BNI (15.159 unit rumah/5,44 persen), dan Mandiri (11.122 unit rumah/3,98 persen).
Real Estate Indonesia (REI) memimpin dari sisi Asosiasi Pengembang Perumahan dengan pembangunan 117.680 unit rumah (42,20 persen).
Diikuti oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (82.514 unit/29,59 persen), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (37.593 unit/13,48 persen).
"Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi penerima manfaat FLPP dengan 62.591 unit rumah (22,44 persen)," ungkap Heru Pudyo.
Provinsi lain yang menjadi penerima manfaat FLPP adalah Jawa Tengah (24.470 unit/8,77 persen), Sulawesi Selatan (23.255 unit/8,34 persen), Banten (18.966 unit/6,80 persen), dan Jawa Timur (18.361 unit/6,58 persen).
Kabupaten Bekasi mencatat penerima manfaat FLPP tertinggi dengan 14.702 unit rumah (19 persen), diikuti Kabupaten Bogor (10.195 unit rumah/13 persen), dan Kabupaten Tangerang (8.246 unit rumah/11 persen).
Heru Pudyo menargetkan penyaluran dana FLPP pada tahun 2026 sebanyak 350 ribu unit rumah dengan dana Rp37,1 triliun.
Anggaran tersebut terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp25,1 triliun, pengembalian pokok sebesar Rp10,4 triliun, dan saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.
"Pemerintah mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP sampai dengan 350 ribu unit rumah di tahun depan," pungkasnya.
