Jakarta – Pekerja sektor swasta diperkirakan akan menjadi penerima manfaat utama rumah subsidi hingga tahun 2026. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memproyeksikan hal ini berdasarkan data penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Pada tahun 2025, sebanyak 73,63% penerima FLPP berasal dari sektor swasta, dengan total pembiayaan mencapai 205.330 unit rumah. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, meyakini bahwa profil debitur tidak akan banyak berubah hingga tahun 2026.
Mayoritas debitur FLPP memiliki penghasilan antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta, dengan jumlah mencapai 147.269 orang. Jangka waktu cicilan yang diambil berkisar antara 10 hingga 15 tahun. Kemudahan akses pembiayaan, terutama melalui skema uang muka minim, menjadi faktor pendorong realisasi FLPP pada tahun 2025.
Sejak 2010 hingga 2025, program FLPP telah dimanfaatkan oleh 1.877.747 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 185,87 triliun untuk program ini. "Kami berharap tahun ini, kinerja akan semakin ditingkatkan sehingga semakin banyak MBR yang bisa menikmati fasilitas pembiayaan perumahan," kata Heru Pudyo.
Pada tahun 2025, BP Tapera mencatat penyaluran dana FLPP sebesar Rp 34,64 triliun untuk membiayai 278.868 unit rumah melalui 40 bank penyalur. Realisasi penyaluran dana FLPP mencapai 79,68% dari target pemerintah sebesar 350 ribu unit rumah.
Untuk tahun 2026, BP Tapera menargetkan pembiayaan untuk 350 ribu rumah dengan alokasi dana sebesar Rp 36,6 triliun. Tahun ini, 43 bank penyalur dana FLPP akan terlibat dalam pembiayaan rumah subsidi. "Semua target ini sudah kami tuangkan dalam perjanjian kerja sama yang sudah disepakati oleh semua pihak," pungkas Heru Pudyo.
