Jakarta – Pemerintah Indonesia mencatatkan penarikan utang baru senilai Rp185,3 triliun hingga akhir Februari 2026. Jumlah ini setara dengan 22,3 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026, yaitu sebesar Rp832,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengungkapkan realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari 2026 mencapai Rp164,2 triliun, atau setara dengan 23,8 persen dari target pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun.
"Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas yang terkendali," kata Juda dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).
Juda menjelaskan, penarikan utang telah dikurangi dengan pembiayaan non-utang sebesar Rp21,1 triliun. Pemerintah, lanjutnya, memperoleh sebagian besar pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik.
Minat investor terhadap instrumen SBN masih menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari tingginya rasio penawaran terhadap jumlah yang dimenangkan (bid to cover ratio) pada lelang SBN. Rasio bid to cover untuk Surat Utang Negara (SUN) berada di atas dua kali, sementara rasio untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai sekitar 3,1 kali.
Selain dari pasar domestik, pemerintah juga menghimpun pembiayaan melalui penerbitan SBN global pada Februari 2026. Pemerintah menerbitkan obligasi dalam dua mata uang, yakni offshore renminbi senilai 9,25 miliar dengan imbal hasil sekitar 2–3 persen, serta obligasi euro senilai 2,7 miliar euro dengan imbal hasil sekitar 4–5 persen.
Juda menegaskan, pemerintah mengelola pembiayaan APBN 2026 secara hati-hati dan terukur, dengan mempertimbangkan likuiditas pemerintah serta dinamika pasar keuangan. Pemerintah juga melakukan langkah antisipatif serta pengelolaan kas dan utang secara aktif (active cash and debt management) untuk menjaga ketersediaan kas pemerintah tetap memadai.
