Padang – Pemerintah Kota Padang menuntaskan rangkaian pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat.Penutupan pemeriksaan dilakukan melalui agenda exit meeting di Gedung Putih, kediaman resmi Wali Kota Padang, Rabu (6/5/2026).
Wali kota Padang Fadly amran menyebut pemeriksaan yang berlangsung selama beberapa bulan itu menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim BPK atas pendampingan selama proses pemeriksaan.
“Pemko Padang berkomitmen untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan visi Padang Amanah,” ujar Fadly.
Fadly menegaskan, seluruh catatan dan masukan dari BPK akan menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya. Ia juga telah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti setiap poin yang masih perlu disempurnakan.
“Kami akan menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Kami berharap komunikasi dengan BPK terus terjaga, khususnya dalam proses penyempurnaan laporan sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” tambahnya.
Fadly juga menyatakan optimisme Pemko Padang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2025. Jika target itu tercapai, maka Padang akan mencatatkan WTP ke-13 sekaligus ke-12 secara beruntun sejak 2014.
Menanggapi hal tersebut, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumatera Barat Dedi Efendi mengapresiasi sikap kooperatif Pemko Padang selama pemeriksaan. Ia memastikan BPK tetap memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan laporan keuangan yang diperlukan.
