Pessel – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menekankan bahwa pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan perlu disertai sikap kritis agar tidak berhenti pada tataran simbolik.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ke-12 yang digelar di Balai Pertemuan Nelayan Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Senin siang (15/12/2025).
Kegiatan yang dimulai pukul 12.30 WIB hingga selesai tersebut diikuti oleh nelayan, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok sosial di wilayah pesisir.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar negara, khususnya di wilayah yang memiliki tantangan sosial dan ekonomi tersendiri.
Dalam pemaparannya, Rahmat Saleh menyampaikan Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika—tidak boleh dipahami sebagai konsep yang jauh dari realitas masyarakat.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut justru harus diuji dalam konteks kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menghadapi persoalan ekonomi dan sosial di wilayah pesisir.
“Empat Pilar bukan sekadar narasi besar tentang negara. Ia harus bisa menjawab persoalan konkret masyarakat, mulai dari keadilan sosial hingga rasa aman dan kebersamaan,” ujar Rahmat.
Ia menilai, Pancasila sebagai dasar negara sering kali kehilangan makna ketika tidak dijadikan rujukan dalam menyikapi ketimpangan dan perbedaan.
Rahmat menekankan bahwa nilai keadilan sosial seharusnya menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan maupun dalam membangun relasi sosial di tingkat lokal.
Rahmat juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menjelaskan bahwa konstitusi bukan hanya milik negara, tetapi juga alat bagi warga untuk memahami hak dan kewajibannya. Dengan pemahaman konstitusional yang baik, masyarakat diharapkan tidak mudah terpinggirkan dalam proses pembangunan.
Terkait NKRI, Rahmat menegaskan bahwa wilayah pesisir memiliki posisi strategis, baik dari sisi ekonomi maupun kedaulatan negara.
Namun, ia mengingatkan bahwa semangat persatuan akan sulit terjaga jika masyarakat merasa terabaikan.
“Rasa memiliki terhadap negara tumbuh ketika masyarakat merasakan keadilan. Persatuan tidak bisa dipisahkan dari kehadiran negara yang nyata,” katanya.
Sementara itu, nilai Bhinneka Tunggal Ika menurut Rahmat perlu diterjemahkan dalam sikap saling menghargai di tengah keberagaman latar belakang masyarakat pesisir.
Ia menilai, perbedaan kepentingan kerap menjadi sumber gesekan jika tidak dikelola dengan komunikasi yang baik.
