Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) 2025 menunjukkan peningkatan signifikan pada indikator makro dan capaian pelayanan dasar masyarakat.
Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar, Edzedin Zein, mengungkapkan tren perbaikan kinerja daerah terlihat jelas pada aspek kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 76,43 menjadi 77,27.
Selain itu, Pemprov Sumbar berhasil menekan angka kemiskinan ke 5,31 persen dan menurunkan tingkat pengangguran menjadi 5,62 persen.
"Program pembangunan yang kami laksanakan berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Edzedin di Padang, Selasa (31/3).
Ia merinci, PDRB per kapita mengalami kenaikan menjadi Rp59,54 juta, disertai penurunan ketimpangan pendapatan. Meski demikian, Pemprov Sumbar mencatat perlambatan pertumbuhan ekonomi di angka 3,37 persen akibat dinamika ekonomi global dan faktor eksternal lainnya.
Pada sektor pelayanan dasar, partisipasi pendidikan menengah mencapai 90,32 persen, termasuk peningkatan akses bagi penyandang disabilitas. Di bidang kesehatan, seluruh rumah sakit rujukan provinsi telah meraih akreditasi 100 persen.
Terkait infrastruktur, tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat menjadi 71,10 persen. Pemprov Sumbar juga memastikan seluruh korban bencana di tingkat provinsi telah mendapatkan fasilitas rumah layak huni.
Dari sisi tata kelola keuangan, Pemprov Sumbar merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp6,20 triliun atau 98,97 persen dari target. Realisasi belanja tercatat sebesar Rp6,04 triliun atau 94,59 persen. Capaian ini melengkapi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah.
Edzedin menegaskan, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat layanan dasar agar lebih inklusif, meski masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM, akses geografis, dan dampak bencana. Ke depan, Pemprov Sumbar berkomitmen untuk terus mendorong inovasi daerah guna menjaga efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatatkan peningkatan kinerja yang signifikan sepanjang 2025. Berdasarkan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) 2025, capaian positif terlihat pada indikator makro ekonomi serta kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
Edzedin Zein mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah mengalami kenaikan dari 76,43 menjadi 77,27. Selain itu, pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan ke level 5,31 persen dan menurunkan tingkat pengangguran hingga 5,62 persen.
"Program pembangunan yang kami laksanakan berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Edzedin di Padang, Selasa (31/3).
Dari sisi ekonomi, PDRB per kapita tercatat naik menjadi Rp59,54 juta, disertai penurunan ketimpangan pendapatan. Meski demikian, Pemprov Sumbar mencatat perlambatan pertumbuhan ekonomi di angka 3,37 persen akibat pengaruh dinamika ekonomi global dan faktor eksternal lainnya.
Pada sektor pelayanan dasar, partisipasi pendidikan menengah mencapai 90,32 persen, termasuk perluasan akses bagi penyandang disabilitas. Di bidang kesehatan, seluruh rumah sakit rujukan provinsi kini telah mencapai akreditasi 100 persen.
Terkait infrastruktur, tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat menjadi 71,10 persen. Pemprov Sumbar juga memastikan seluruh korban bencana di tingkat provinsi telah mendapatkan fasilitas rumah layak huni.
Dalam aspek tata kelola keuangan, Pemprov Sumbar merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp6,20 triliun atau 98,97 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp6,04 triliun atau 94,59 persen. Capaian ini turut melengkapi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah.
Edzedin menegaskan, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat layanan dasar agar lebih inklusif. Ke depan, Pemprov Sumbar berkomitmen mendorong inovasi daerah untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas kinerja meski masih menghadapi tantangan keterbatasan SDM, akses geografis, serta dampak bencana.
