Hyderabad – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta negara-negara BRICS memperkuat pemetaan kebutuhan keterampilan masa depan atau future skills forecasting sebagai landasan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif. Menurut dia, langkah itu penting untuk merespons perubahan cepat di dunia kerja akibat kemajuan teknologi, transformasi industri, perubahan demografi, hingga transisi menuju ekonomi hijau.Usulan tersebut disampaikan Yassierli dalam pertemuan menteri Ketenagakerjaan BRICS di Hyderabad, India, rabu (15/7/2026). Ia menilai, kerja sama melalui BRICS CONNECT dapat menjadi ruang bagi negara-negara anggota untuk menyamakan pemahaman tentang kebutuhan tenaga kerja masa depan.
“Indonesia memandang penting pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan masa depan melalui mekanisme BRICS CONNECT,” ujar Yassierli.
Ia menjelaskan, mekanisme itu bisa membantu negara anggota menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Dengan begitu, sistem ketenagakerjaan di masing-masing negara diharapkan lebih siap menghadapi tantangan ke depan.
Dalam forum yang sama, Yassierli memaparkan upaya Indonesia menjaga ketahanan pasar kerja nasional. Pemerintah, kata dia, memperluas akses jaminan sosial bagi pekerja informal sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja melalui Jaminan kehilangan Pekerjaan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pasar kerja yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan masyarakat di wilayah terpencil. Salah satu langkah yang sudah dilakukan ialah membangun pusat pelatihan vokasi khusus penyandang disabilitas yang dilengkapi teknologi asistif.
“Indonesia hadir di BRICS untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara anggota lainnya dalam menghadirkan solusi nyata bagi dunia usaha dan pekerja,” kata Yassierli.
Tahun ini, pemerintah menargetkan 150 ribu peserta dalam program Pemagangan Nasional dan 300 ribu peserta dalam pelatihan Vokasi Nasional. Pembukaan lapangan kerja juga didorong melalui program strategis, seperti hilirisasi komoditas, pembangunan Kampung Nelayan Modern, dan Program Makan Bergizi Gratis.
Untuk mempercepat layanan, pemerintah mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja berbasis digital dengan dukungan analisis data secara real-time. Sistem itu memungkinkan pengambilan kebijakan ketenagakerjaan dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun ekosistem dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
