Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berperan sebagai penyalur kompensasi, tetapi juga menjadi motor utama pencegahan kecelakaan kerja di Indonesia. Ia menilai langkah pencegahan harus diperkuat agar angka kecelakaan kerja bisa ditekan secara berkelanjutan.
Dorongan itu disampaikan di tengah tingginya angka klaim kecelakaan kerja sepanjang 2025. Hingga saat ini, tercatat 319.224 klaim, dengan 9.834 kasus berakhir kematian dan 4.133 kasus menyebabkan pekerja mengalami cacat fungsi atau cacat total.
Yassierli mengatakan pola penanganan yang selama ini cenderung reaktif berpotensi membebani sistem secara aktuaria. Menurut dia,investasi di hulu melalui program promotif dan preventif jauh lebih efisien dibandingkan hanya menangani klaim di hilir.
“Pendekatan yang selama ini cenderung reaktif, yaitu hanya berfokus pada pemenuhan kompensasi, tidak akan berkelanjutan secara aktuarial. Investasi di hulu melalui program promotif dan preventif akan menghasilkan penghematan yang jauh lebih besar di hilir,” ujar Yassierli dalam acara bertema “Menguatkan Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam mengurangi Kecelakaan Kerja di Industri” di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Selain kecelakaan kerja, Yassierli juga menyoroti minimnya laporan Penyakit akibat Kerja (PAK). Dalam periode yang sama, kasus PAK yang tercatat hanya 158.
Ia menilai angka itu belum menggambarkan kondisi di lapangan. Yassierli merujuk data global dari WHO dan ILO yang menunjukkan sebagian besar kematian pekerja terkait penyakit akibat lingkungan kerja.
Tantangan lain datang dari rendahnya penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) di sektor industri. Dari total 450 ribu perusahaan di indonesia, baru sekitar 18 ribu yang menerapkan sistem itu secara formal.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan tiga langkah strategis.Pertama, memperkuat sistem K3 nasional melalui optimalisasi tata kelola klaim. Kedua, meningkatkan efektivitas program preventif lewat pelatihan berbasis wilayah. Ketiga, memastikan penerapan SMK3 di perusahaan berjalan nyata dan terukur.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan itu melalui pembahasan teknis.Sejumlah langkah konkret disiapkan, mulai dari integrasi data, penyempurnaan alur klaim, pemetaan wilayah prioritas, hingga penyusunan program pencegahan yang lebih efektif.
“Kegiatan pembekalan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih erat antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan budaya K3 yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan di seluruh lapisan industri Indonesia,” ujar Saiful.
