Padang – Pemerintah Kota Padang berkolaborasi dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat untuk mengatasi krisis air bersih pascabencana. Pertemuan di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (21/1/2026), memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih mendesak bagi masyarakat.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan bahwa pelayanan air bersih oleh PDAM telah mencapai 99 persen, namun beberapa wilayah masih mengalami kendala tekanan air dan jangkauan distribusi. "Pelayanan PDAM sudah mencapai sekitar 99 persen, namun masih terdapat kendala tekanan air di beberapa titik," kata Fadly Amran.
Sebagai solusi alternatif, Pemko Padang menyiapkan pembangunan sumur bor dan sumur komunal bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM. Data menunjukkan kebutuhan sumur bor mencapai 228 titik yang tersebar di beberapa kecamatan.
"Pendataan menunjukkan kebutuhan sumur bor tersebar di Kuranji 36 titik, Koto Tangah 107 titik, Pauh 48 titik, dan Nanggalo 37 titik," jelas Fadly Amran.
BPBPK Sumatera Barat menyatakan kesiapannya mendukung penyediaan air bersih di Kota Padang. Maria Doeni Isa dari BPBPK menjelaskan beberapa solusi yang dapat diterapkan, termasuk pemasangan pipa SPAM sebagai solusi darurat jika sumber air memungkinkan.
"Wilayah di luar layanan PDAM dapat dipasang pipa SPAM sebagai solusi darurat jika sumber air memungkinkan," ujarnya. Selain itu, pembangunan sumur bor dengan sistem penampungan, seperti yang telah dilakukan di Padang Pariaman, juga menjadi opsi.
Maria Doeni Isa menekankan pentingnya kejelasan lahan dan pengelolaan yang baik dalam pembangunan sumur bor. "Pembangunan sumur bor dilaksanakan satu paket dengan sistem penampungan dan sumber energi," jelasnya. Penggunaan solar panel juga menjadi pertimbangan jika listrik tidak tersedia, dan Pemko Padang perlu menyiapkan lahan untuk pembangunan sumur bor.
