Sumatera Barat – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan dalam penanganan bencana hidrometeorologi. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan langsung apresiasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan itu berlangsung di sela Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).
Mahyeldi menilai dukungan pemerintah pusat sangat dirasakan masyarakat terdampak bencana. Bantuan tersebut dinilai memperkuat upaya daerah dalam menghadapi kondisi darurat.
"Alhamdulillah saat bersalaman saya menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan nyata pemerintah pusat kepada Sumatera Barat, khususnya dalam penanganan bencana hidrometeorologi," kata Mahyeldi.
"Kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat," imbuhnya.
Dukungan pemerintah pusat, lanjut Mahyeldi, hadir mulai dari masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Langkah cepat ini dinilai mempercepat pemulihan serta menjaga layanan dasar masyarakat.
"Bantuan dan sinergi pemerintah pusat sangat membantu daerah dalam penanganan darurat, pemulihan infrastruktur, serta menjaga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat," jelasnya.
Mahyeldi menegaskan penanganan bencana memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen memperkuat koordinasi serta memastikan seluruh dukungan pusat dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel.
Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah demi kesinambungan pembangunan nasional.
Presiden Prabowo mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan. Ia menegaskan kebersamaan dan sinergi menjadi kunci menuju Indonesia yang lebih tangguh.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan Rapat Koordinasi Nasional menjadi forum penyamaan langkah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program prioritas presiden. Kebijakan tersebut selaras dengan RPJMN 2025–2029 menuju Indonesia Emas 2045.
