Padang – Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sumbar bergerak lebih proaktif dalam mendukung Program Strategis nasional dan Program Kerja Prioritas Nasional. Menurutnya, langkah itu penting untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Vasko menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pusat. Daerah, kata dia, harus segera menyiapkan dukungan dan proposal usulan yang matang agar Sumbar memperoleh prioritas dalam pelaksanaan program nasional.
“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri.Dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.Karena itu, kita harus lebih proaktif,” tegas Vasko.
Arahan itu ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala OPD di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu (13/5/2026).
ia menilai, keterlibatan aktif dalam mendukung PSN dan PKPN menjadi salah satu solusi strategis untuk mempercepat pembangunan daerah.Kondisi APBD yang terbatas, menurutnya, tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.
Vasko juga menekankan bahwa pola pembangunan saat ini telah berubah. Daerah yang paling siap, kata dia, akan lebih diprioritaskan dibanding daerah yang hanya menyampaikan kebutuhan tanpa menunjukkan kesiapan.
“Kalau kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, maka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal, mulai dari konsep, skema rancangan dukungan lintas sektor, hingga usulan proposal yang terukur,” ujarnya.
Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan, mengatakan Pemprov Sumbar akan segera membentuk kelompok kerja khusus untuk mempercepat pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
ia menjelaskan, setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama yang didukung OPD lintas sektor. Pelibatan juga tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi turut melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.
“Ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional,” kata Zefnihan.
Sesuai arahan wagub, lanjutnya, rancangan skema kerja dan bentuk dukungan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Setelah itu, seluruhnya akan disusun dalam bentuk proposal usulan dan diajukan ke pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Bappenas, agar Sumbar memiliki peluang lebih besar memperoleh program nasional pada 2027.
“target kita jelas,Mei ini seluruh proposal usulan sudah masuk ke pusat sehingga pada 2027 nanti semakin banyak program nasional yang bisa dibawa ke Sumbar,” ujarnya.
Dukungan yang disiapkan Pemprov Sumbar tidak hanya mencakup program fisik, tetapi juga program nonfisik. Karena itu, seluruh OPD diminta segera memetakan kebutuhan sesuai bidang tugas masing-masing untuk kemudian digabungkan dalam proposal pengajuan ke pemerintah pusat.
