Jakarta – Pemerintah menata ulang peran BUMN agar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi penggerak investasi nasional dan penopang ketahanan ekonomi Indonesia. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengatakan Presiden ingin BUMN menjadi kekuatan utama supaya Indonesia tidak terus bergantung pada modal asing.
Dony menyebut arah kebijakan itu sejalan dengan konsep state capitalism,yakni ketika negara memanfaatkan perusahaan milik negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. menurut dia, pendekatan serupa juga diterapkan di sejumlah negara besar, termasuk Tiongkok.
“BUMN harus menjadi kontributor utama penggerak ekonomi kita. Kita harus mampu membangun investasi sendiri,” ujar Dony Oskaria di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Ia menilai pola lama pengelolaan BUMN berjalan terpisah atau silo, sehingga koneksi antarperusahaan tidak terbentuk kuat.Meski sama-sama dimiliki negara, kata Dony, masing-masing BUMN kerap bergerak tanpa keterkaitan korporasi yang memadai.
“Dulu BUMN itu berdiri sendiri-sendiri. Tidak ada korelasi korporasi yang kuat antarperusahaan,” kata dia.Dony mencontohkan pertamina, PLN, dan Bank Mandiri yang selama ini tidak saling terhubung secara bisnis. Kondisi itu membuat ketika satu BUMN menghadapi masalah, dukungan struktural dari BUMN lain tidak berjalan optimal.
Ia menilai situasi tersebut ikut melemahkan daya saing sebagian perusahaan pelat merah, bahkan membuat sejumlah di antaranya berhenti beroperasi.Dony menyebut Jakarta Lloyd dan PT INTI sebagai contoh BUMN yang pernah berjaya, namun kemudian menurun.
“Banyak perusahaan besar yang dulu kita kenal, sekarang mengalami penurunan bahkan tutup,” ujarnya.
Terkait Danantara, Dony menegaskan lembaga itu berbeda dari sovereign wealth fund di banyak negara lain.Jika umumnya dana investasi berasal dari surplus fiskal, danantara dibangun dari dividen hasil pengelolaan BUMN.
“Keberlanjutan Danantara sangat tergantung pada kemampuan kita mengelola BUMN,” katanya.
Ia menyampaikan target dividen BUMN mencapai Rp170 triliun per tahun.Dana itulah yang akan menjadi dasar penguatan investasi nasional melalui skema pendanaan yang dinilai sehat.
“Yang diinvestasikan adalah dividen pengelolaan BUMN kita,” tegas Dony.
Ia juga membantah anggapan bahwa aset BUMN akan dijaminkan. Menurut dia, yang menjadi dasar leverage investasi adalah dividen, bukan perusahaan negara seperti Pertamina, PLN, atau Bank Mandiri.
“Jadi bukan perusahaannya, tetapi dividennya yang menjadi repayment capacity,” ujarnya.
Dony memastikan mekanisme itu disusun agar aset strategis negara tetap aman dan tidak berpindah tangan.
Untuk menjaga tata kelola, Danantara dibagi menjadi dua entitas, yakni pengelola aset dan pengelola investasi. Pemisahan ini dilakukan agar risiko investasi tidak bercampur dengan operasional BUMN.
“Kita tidak mau risiko investasi tercampur dengan risiko pengelolaan BUMN,” kata Dony.
Ia menambahkan, desain tersebut disiapkan sejak awal agar Danantara memiliki tata kelola yang kuat dan tidak menghadapi persoalan seperti 1MDB.
Melalui skema baru itu, pemerintah berharap Danantara mampu menjadi motor investasi besar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.
