Padang – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan pentingnya data akurat dalam penyaluran bantuan sosial. Data yang valid menjadi kunci utama agar program pemerintah tepat sasaran.
Penegasan ini disampaikan Muhidi saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Kegiatan yang berlangsung dalam tiga gelombang ini diikuti 367 warga dari berbagai kecamatan di Kota Padang.
“Data adalah kunci,” tegas Muhidi, Sabtu (23/8), di sebuah restoran di Kota Padang. “Dengan data yang valid,kita bisa menentukan prioritas.”
Muhidi menjelaskan, perda tersebut fokus pada dua kategori masyarakat: miskin dan hampir miskin.
Ia menekankan pentingnya perhatian pada kelompok hampir miskin.”kalau kelompok hampir miskin tidak kita perhatikan, mereka bisa turun ke kategori miskin,” ujarnya. Intervensi kebijakan yang tepat menjadi krusial.Muhidi juga menegaskan validasi data tidak bisa hanya dibebankan kepada kelurahan atau pekerja sosial. Validasi harus melibatkan berbagai pihak agar objektif dan transparan.
“Saya memilih Sosper tentang Kesejahteraan Sosial ini karena ingin menekankan kepada masyarakat betapa pentingnya data,” pungkasnya. Dengan data yang valid, penerima bantuan dapat dipastikan.
